Penekanan pada kekuasaan sering mengabaikan apa yang diinginkan individu ataupun kelompok. Namun, selalu alasan tersebut yang digunakan untuk menguatkan kekuasaan.

Dengan alasan tersebut tercipta karya yang namanya menghalalkan segala cara. Pada beberapa pemilu yang digelar pascareferomasi, publik disuguhi wacana identitas sebagai sarana kampanye untuk meraih kekuasaan.

Diskursus panjang dan melelahkan adalah biaya yang ditanggung atas wacana tersebut. Belum lagi membaca beberapa fenomena aksi–aksi represif atas nama identitas tertentu maupun golongan tertentu melalui dasar klaim kebenaran yang dianut.

Selalu muncul informasi di media massa maupun media sosial tentang penghakiman atas nama identitas. Wabah akut ini harus ditanggung lapisan masyarakat dari berbagai macam kelas.

Publik terbelah dan pemerintah tak berbenah dengan semua isu yang membanjiri lingkungan sosial. Lengkap sudah ironi di negara yang memiliki ideologi jalan tengah atas berbagai macam kefanatikan.

Kalimat perbedaan sangat sering muncul akhir–akhir ini, baik di media masa maupun media sosial. Gejolak politik identitas muncul sebagai wadah untuk meraih suara electoral sangat diminati para politikus dan pendukungnya.

Di lain pihak, para pengagum frasa perbedaaan menyatakan perbedaan adalah suatu hal yang lumrah dan harus dijaga agar semua merasa hadir dan punya rasa memiliki dalam berdemokrasi demi tujuan masing-masing. Identitas adalah hal yang muncul dan melekat pada diri seseorang, menjadi semacam struktur lengkap dalam sosial.

Pertanyaannya, apa yang harus beda dan apa yang bisa diterima? Mari melihat cara pandang yang sama dulu dalam perbedaan, bukan menyepakati atas nama perbedaan adalah hal yang lumrah.

Identitas adalah hal yang harus ada dalam diri manusia. Identitas ada dalam dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, terbagi berbagai macam, mulai dari indentitas agama, suku, pandangan spritual, organisasi massa, organisasi politik, dan lainnya.

Identitas tersebut diberikan dasar hukum yang jelas dan diakui negara dengan berbagai macam keterangan adiministrasi resmi. Pengakuan tersebut legal dan sah, tapi pemanfaatan tersebut terkadang lari dari jalur hukum serta norma moral masyarakat pada umumnya.

Hidup Bersama Itu Mutlak

Perlu formulasi antarsektor untuk menguatkan bahwa indentitas diperlukan sebagai bentuk apresiasi tinggi terhadap nilai–nilai yang ada dalam indentitas tersebut. Tentunya nilai tersebut adalah nilai yang tidak menyimpang.

Rasa adalah produk olahan yang begitu empirik dalam diri manusia serta autentik. Rasa sakit, rasa senang, dan sebagainya adalah fenomena lapangan yang dialami makhluk hidup. Dari semua itu muncul rasa kemanusiaan, rasa di mana kita melihat sama atas diri manusia. Karena kita melihat sama, seharusnya perbedaan tidak ada karena ada rasa yang sama yaitu kemanusiaan. Bagaimana kita bisa memiliki rasa kemanusiaan tersebut di tengah huru–hara politik identitas yang muncul?

Sarana yang paling tepat adalah memunculkan pembelajaran publik ataupun informasi publik yang sehat dan mewakili rasa kemanusiaan tersebut secara masif, terstruktur, serta sistematis. Pemaksaan suatu informasi terhadap pemahaman tertentu untuk dipahami publik adalah pandangan salah. Pemaksaan itu bentuk kekeliruan karena kesepakatan akan adanya perbedaan sudah ada dan melekat dalam lingkungan sosial dengan berbagai macam aspeknya.

Jadi, jangan paksakan suatu individu untuk memproses itu sendiri, tapi berikan penjelasan bahwa informasi itu adalah suatu kekeliruan. Kesadaran akan fakta–fakta identitas adalah hal yang ada dan melekat pada kelompok tertentu harus diinformasikan. Tentunya melalui ruang–ruang dialog untuk mencapai ketenteraman dan keteraturan.

Setiap identitas budaya pasti memiliki pesan–pesan moral yang tersirat maupun tersurat untuk hidup sejati sebagaimana manusia yang luhur. Dalam dialog tersebut diperlukan aspek pandangan kehidupan yang saling menopang satu sama lain.

Berikan pula penjelasan bahwa hidup bersama adalah suatu hal mutlak tanpa memandang entitas–entitas identitas yang menjerumuskan pada sisi egosentris. Pemberitaan terhadap dialog tersebut harus disebarluaskan. Kerja–kerja media dan lembaga–lembaga pendidikan menguatkan sebagai basis informasi utama dan penguatan karakter diri usia dini terus dikerjakan untuk memperkuat pandangan rasa kemanusiaan.

Pemerintah sebagai sektor utama dalam menjaga keberagaman diwajibkan aktif dalam memberikan penjelasan mengenai rasa kemanusiaan melalui kebijakan hukum, distribusi ekonomi, dan pelayanan administrasi yang efisien serta efektif. Hal ini untuk meminimalisasi risiko kecurigaan pihak–pihak yang merasa dirugikan akibat interaksi sosial dengan polarisasi identitas.

Vicky Ichti Amanta

Penulis adalah guru di SMKN Ngargoyoso

Sumber:https://www.solopos.com/politik-identitas-dan-rasa-kemanusiaan-1237898?utm_source=terkini_desktop